Thursday, 23 May 2019

Profile

Sejarah

sejarah dpjm


Dana Pensiun Jasa Marga merupakan kelanjutan dari program pensiun oleh Yayasan Dana Pensiun Jasa Marga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 134/KPTS/1991 tanggal 1 Oktober 1991 tentang Peraturan Pensiun yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Jasa Marga yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 3 April 1991 dihadapan Notaris Adlan Yulizar, SH.

Dengan berlakunya Undang-undang No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah  dilakukan penyesuaian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 026/KPTS/1997 tanggal 27 Maret 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Jasa Marga dan mendapat pengesahan Menteri Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-370/KM.17/1997 tanggal 15 Juli 1997, Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 109/KPTS/2000 tanggal 14 Desember 2000 dan mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :  KEP-107/KM.6/2001 tanggal 14 Mei 2001. Keputusan tersebut kemudian diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 76/KPTS/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-379/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Jasa Marga, serta telah dimuat dalam Tambahan Nomor : 44 dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 91 tanggal 26 Oktober 2004.

Terakhir Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 117/KPTS/2013 Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Jasa Marga tanggal 28 Agustus 2013 telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor :  KEP-16/NB.1/2014 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Jasa Marga yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal  4 Februari 2014 No.10.